Manajemen SDM | Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia

Penasaran dengan Peraturan dan UU Ketenagakerjaan Terbaru yang Membahas Tentang Pegawai, Ini Dia Daftarnya

UU Ketenagakerjaan – Bagi para HR perusahaan, mempunyai pemahaman yang terkait dengan UU Ketenagakerjaan sangatlah penting. Untuk itu, update perkembangan UU Ketenagakerjaan terbaru setiap waktu harus dilakukan agar bisa mensosialisasikannya kepada seluruh karyawan.

Terkait dengan UU Ketenagakerjaan terbaru dan sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat Indonesia adalah UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

UU Ketenagakerjaan Terbaru yang Mengatur Pengupahan di Indonesia

Meskipun akhirnya UU Cipta Kerja yang membuat heboh khalayak ramai telah dicabut oleh pemerintah dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, berdasarkan ketentuan pada bagian penutup Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau biasa disebut Perppu Cipta Kerja bahwa segala bentuk peraturan yang tercantum pada UU No 11 Tahun 2020 masih berlaku, dengan catatan tidak menyimpang atau bertentangan dengan Perpu.

Agar lebih mudah untuk memahaminya, terdapat contoh peraturan pelaksanaannya. Misalnya pada UU Cipta Kerja yang sampai saat ini masih dinyatakan berlaku pada PP No 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan TKA, PP No 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK serta PP No 36 tentang Pengupahan.

Pengupahan sendiri sudah diatur di dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 88 – 90. Kemudian seiring perkembangan waktu terdapat revisi yang diatur melalui UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal Omnibus Law.

UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPPU No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang

UU No 6 Tahun 2023 yang mengatur tentang Cipta Kerja ini berhasil diundangkan tepatnya pada tanggal 31 Maret 2023.

Sebagaimana yang sudah disahkan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, menetapkan aturan pada PERPPU No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Perlu Anda pahami, aturan ini merupakan tindak lanjut dan jawaban dari keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui keputusan MK No 138/PUU-VII/2009. Keputusan tersebut menyatakan bahwa UU No 11 Tahun 2020 merupakan inskonstitusional bersyarat.

Pertimbangan terkait pengesahan Undang-Undang ini harus dilakukan oleh pemerintah karena adanya kebutuhan mendesak dan mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan karena kondisi global yang semakin tidak menentu.

Undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari 1127 halaman dengan total 186 pasal. Ruang lingkup pada Undang-Undang Cipta Kerja mengatur berbagai kebijakan yang dianggap strategis seperti ketenagakerjaan, upaya peningkatan ekosistem investasi, upaya peningkatan kegiatan berusaha, upaya peningkatan ekosistem investasi, berbagai kemudahan hingga perlindungan di lingkup koperasi dan UMKM.

Disamping itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur kebutuhan lain seperti dukungan riset, kemudahan berusaha, dukungan inovasi, dukungan kawasan ekonomi, dukungan pengadaan tanah, dukungan investasi pemerintah pusat, kebutuhan administrasi pemerintahan hingga pengenaan sanksi.

Dari semua pasal ada pada 1127 halaman, setidaknya ada salah satu pasal yang banyak mendapat sorotan yakni pada pasal 59. Dimana di dalam pasal tersebut mengatur tengan perjanjian kerja waktu tertentu. Selain itu pada pasal 88F yang berisi skema penetapan upah minimum juga tidak kalah hebat dalam membuat kegaduhan.

1.UU No 6 Tahun 2023 Pasal 59

Berikut penjelasan lengkap tentang UU No 6 Tahun 2023 Pasal 59 dan pendukungnya:

Pada pasal 59 terdapat keterangan dihapus. Artinya aturan pada pasal ini tidak berlaku lagi. Merujuk pada pasal sebelumnya yang dimaksudkan ‘dihapus’ yakni pasal 59 ayat 1 dan ayat 4 UU 13/2003 berbunyi:

“Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.”

“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.”

Dengan dihapusnya pasal ini, artinya perusahaan bisa mempekerjakan karyawan dengan status kontrak selama seumur hidup. Jelas pasal ini hanya mementingkan pihak pengusaha saja dan mengesampingkan kesejahteraan pekerja.

2.UU No 6 Tahun 2023 Pasal 88F

Berikut penjelasan lengkap tentang UU No 6 Tahun 2023 Pasal 88F dan pendukungnya:

a. Pasal 88F

Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2).

b. Pasal 88D Ayat 2

Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

c. Pasal 88D Ayat 1

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (21 dihitung dengan menggunakan formula penghitungan Upah minimum.

d. Pasal 88C Ayat 1

Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi.

e. Pasal 88C Ayat 2

Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.

Informasi lengkap tentang UU No 6 Tahun 2023 disini

Poin Penting Mengenai Pengupahan Pada UU Ketenagakerjaan Terbaru

Terdapat beberapa poin penting tentang pengupahan yang diatur pada UU Ketenagakerjaan terbaru, apa saja?

1.Penjelasan Rinci Tentang Kebijakan Pengupahan

Kebijakan pengupahan sendiri sudah diatur secara rinci pada UU Ketenagakerjaan terbaru yakni PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ini merupakan aturan turunan yang dijadikan sebagai pendukung UU Cipta Kerja. Selain itu peraturan ini sekaligus membuat PP No 78 Tahun 2015 tidak berlaku.

2.Penjelasan Tentang Struktur dan Skala Upah

Peraturan yang mengatur tentang struktur dan skala upah tercantum pada Perpu Cipta Kerja No 2 Tahun 2022 pasal 92 UU Ketenagakerjaan.

Pada peraturan tersebut, struktur dan skala upah yang dijadikan pedoman oleh perusahaan dalam menetapkan standar upah ialah dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi, kemampuan, serta produktivitas perusahaan.

Manfaat Update dan Memahami UU Ketenagakerjaan

Selalu update dan memahami perkembangan UU Ketenagakerjaan itu sangat penting lho. Tidak hanya perusahaan saja yang bisa merasakan manfaatnya, para karyawanpun juga bisa merasakan dampak positifnya secara langsung.

Berikut ini terdapat beberapa manfaat update dan memahami UU Ketenagakerjaan untuk semua kalangan.

1.Manfaat Bagi Perusahaan

Manfaat update dan memahami UU Ketenagakerjaan bagi perusahaan seperti :

Memastikan perusahaan sudah mentaati segala bentuk peraturan dari pemerintah sehingga terhindar dari semua sanksi.
Mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan kepada para pekerjanya.
Memahami hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan

2.Manfaat Bagi HR

Manfaat update dan memahami UU Ketenagakerjaan bagi HR seperti:

Bisa menjembatani perusahaan dan para pekerja untuk mendapatkan keuntungan bersama
Memastikan hak dan kewajiban perusahaan terpenuhi
Memastikan hak dan kewajiban pekerja terpenuhi

3.Manfaat Bagi Karyawan

Manfaat update dan memahami UU Ketenagakerjaan bagi karyawan seperti:

Bisa melakukan pengawasan secara langsung kepada HR dan perusahaan
Memastikan HR dan perusahaan sudah mentaati setiap bentuk aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Tidak mudah ditipudaya, dimanfaatkan atau bahkan dibohongi oleh HR dan perusahaan.
Memahami hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh karyawan.
Mendapatkan perlindungan maksimal dari perusahaan tempat bekerja.

UU Ciptaker dan Dampaknya Bagi Karyawan, Begini Penjelasan Lengkapnya

UU Ciptaker – Sampai saat ini pro dan kontra keberadaan UU Ciptaker masih menjadi bahan perbincangan hangat di masyarakat. Pasalnya, banyak masyarakat yang menganggap bahwa hadirnya UU Ciptaker justru memberikan ancaman serius bagi kesejahteraan para pekerja.

UU Ciptaker sendiri disahkan melalui Undang – Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dimana beberapa pasal yang terdapat pada UU Ciptaker membuat masyarakat takut dan gelisah. Alasan utamanya karena beberapa pasal tersebut diprediksi bisa berpotensi menyebabkan munculnya pelanggaran HAM, khususnya terkait hak – hak yang harus didapatkan oleh para pekerja.

Setelah berhasil disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020, berbagai aksi penolakan terus dilakukan oleh masyarakat, terutama dari pihak organisasi persatuan buruh. Namun dari pihak pemerintah, sampai saat ini terus berupaya untuk memberikan edukasi lebih lanjut ke seluruh masyarakat Indonesia.

Dari sudut pandang pemerintah, UU Ciptaker memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena akan lebih banyak investor yang masuk dan secara otomatis lapangan kerja pun terbuka seluas – luasnya.

Penjelasan Tentang UU Ciptaker

Menurut penjelasan yang ada pada rancangan UU Cipta Kerja, istilah Cipta Kerja sendiri bisa diartikan sebagai langkah tepat untuk penciptaan kerja melalui berbagai upaya seperti kemudahan dalam berusaha, pemberdayaan, perlindungan terhadap usaha skala mikro, kecil dan menengah, peningkatan jumlah investasi hingga memberikan dukungan langsung pada berbagai proyek strategis berskala nasional.

Setelah berhasil disahkan UU Ciptaker mempunyai beberapa aturan turunannya seperti 4 Perpres dan 45 PP. Sampai saat ini, aturan dari UU Ciptaker yang sudah diimplementasikan di lapangan adalah PP No 35 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang membahas seputar Outsourcing, PKWT, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan PHK.

Lantas seperti apa dampak dari UU Ciptaker ini terhadap karyawan?

Dampak Lengkap UU Ciptaker Terhadap Karyawan

UU Ciptaker mengubah banyak aturan dan berdampak langsung pada buruh. Dampak yang dimaksud tersebut seperti:

1.Resiko Tidak Mendapatkan Pesangon dari Perusahaan

Di dalam UU Ciptaker, terdapat aturan yang menghapus 5 pasal sekaligus. Dimana isi di dalam pasal tersebut mengatur tentang pemberian pesangon kepada karyawan. Dampak dari penghapusan tersebut, para pekerja mendapatkan resiko tinggi tidak bisa menikmati pesangon dari perusahaan saat terjadi hal – hal tertentu seperti PHK, kecelakaan kerja serius, meninggal dunia hingga saat mengundurkan diri atas keinginan sendiri.

Beberapa pasal yang dihapus antara lain:

Pasal 162 UU Ketenagakerjaan, digantikan dengan pasal 81 poin 51
Pasal 163 UU Ketenagakerjaan, digantikan dengan pasal 81 poin 52
Pasal 164 UU Ketenagakerjaan, digantikan dengan pasal 81 poin 53
Pasal 165 UU Ketenagakerjaan, digantikan dengan pasal 81 poin 54
Pasal 166 UU Ketenagakerjaan, digantikan dengan pasal 81 poin 55

2.Memudahkan Tenaga Kerja Asing dengan Lebih Leluasa Masuk ke Indonesia

Setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata UU Ciptaker tidak hanya membuka peluang kerja seluas – luasnya bagi masyarakat Indonesia sendiri, tetapi juga memudahkan para tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia.

Kondisi ini diperkuat dan bisa Anda lihat secara langsung melalui pasal 81 poin 4 – 11 pada UU Ciptaker. Pasal ini ternyata menjadi pengganti dari UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Contoh kasus yang tertuang pada UU Ciptaker tidak adanya kewajiban bagi para pengusaha untuk mengajukan izin secara tertulis saat akan mempekerjakan para tenaga kerja asing di Indonesia.

Kasus lain juga bisa dilihat dari larangan jabatan yang bisa diduduki oleh tenaga kerja asing. Sebelumnya terdapat beberapa jabatan yang tidak diperbolehkan untuk diduduki, melalui UU Ciptaker hanya jabatan personalia saja yang dilarang.

3.Meniadakan Aturan Tentang Rentang Waktu Maksimal Pegawai Kontrak 3 Tahun

Poin ketiga ini memberi dampak yang begitu terasa bagi para pekerja kontrak sehingga menuai kontroversi dari berbagai kalangan.

Yang sebelumnya aturan tentang PKWT maksimal adalah 3 tahun, sekarang dihapus. Artinya, perusahaan mempunyai peluang besar untuk memperpanjang kontrak para pekerjanya tanpa batasan karena akan jauh lebih menguntungkan bagi pengusaha.

Dalam hal ini kewajiban setiap pengusaha menjadi lebih ringan dibanding saat mempekerjakan karyawan tetap. Bagi karyawan, kondisi ini jelas – jelas sangat merugikan, karena masa kontrak mereka menjadi tidak jelas. Belum lagi bagi mereka yang sudah berumah tangga, pikiran was – was karena rasa takut putus kontrak yang terus saja menghantui.

4.Menambah Jam Lembur dan Meniadakan Cuti Panjang

Aturan ini tercantum pada UU Ciptaker pasal 81 poin 22 yang mengubah aturan sebelumnya pada UU Ketenagakerjaan No 78 tentang waktu kerja lembur.

Perubahan bisa dilihat dari waktu maksimal lembur harian yang semula 3 jam menjadi 4 jam. Kemudian waktu lembur mingguan yang semula 14 jam menjadi 18 jam.

Sementara untuk penghapusan cuti panjang, diatur pada pasal 81 poin 79 UU Ciptaker.

5.Dampak UU Ciptaker UMK Tinggal Kenangan

Jika sebelumnya pada pasal 89 UU Ketenagakerjaan mengatur upah berdasarkan UMK, pada UU Ciptaker justru meniadakannya. Perubahan tersebut bisa dilihat secara langsung melalui pasal selipan 88 C pada UU Ciptaker. Dimana Gubernur diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan menetapkan upah minimum di daerahnya masing – masing dalam cakupan kota/kabupaten.

6.Ancaman Kerusakan Lingkungan Serius

Alih – alih mendukung program pelestarian lingkungan, UU Ciptaker dianggap memberikan dampak serius bagi kelestarian lingkungan.

Mengapa bisa begitu? Banyak pihak yang menilai, fungsi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sudah tidak lagi diprioritaskan dan tidak menjadi upaya preventif.

Secara perlahan tapi pasti, kualitas lingkungan akan terus mengalami penurunan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan bukanlah para pengusaha atau investor, melainkan penduduk pribumi yang tinggal di lingkungan tersebut.

Mengingat bagi mereka yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam dan lahan akan kehilangan lingkungan karena dampak dari operasional usaha yang tidak memperhatikan AMDAL.

7.Pengusaha Lebih Leluasa untuk Menerapkan Upah Murah

Sebelum disahkannya UU Ciptaker, kesenjangan upah bagi kaum perempuan sudah banyak terjadi di lingkungan kerja. Namun setelah UU Ciptaker disahkan, justru semakin memperparah keadaan.

Seharusnya, yang menjadi patokan dalam penentuan standar upah didasarkan pada fakta di lapangan. Standar upah seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan lebih sejahtera.

Untuk itu, dalam hal ini pemerintah seharusnya bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap kaum perempuan melalui berbagai aturan cuti seperti cuti menstruasi, cuti melahirkan, cuti menyusui hingga upah lembur yang layak.

8.Sistem Outsourcing Semakin Subur

Pada UU Ciptaker tidak ada aturan khusus yang mengatur bidang apa saja yang diizinkan untuk menggunakan sistem kerja outsourcing. Dengan begitu, teror perluasan pada sistem outsourcing menjadi tumbuh subur.

Kesimpulan UU Ciptaker

Demikian yang harus Anda semua pahami terkait dengan dampak dari UU Ciptaker. Pada dasarnya, UU Ciptaker disusun dan disahkan untuk tujuan yang baik yakni menyempurnakan berbagai aturan yang sudah berjalan sebelumnya. Utamanya, UU Ciptaker ditujukan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi nasional secara menyeluruh. Dalam hal ini, Anda pun tak perlu mengkhawatirkan UU Ciptaker tersebut karena peluang lapangan pekerjaan akan semakin luas dan hak – hak sebagai pekerja pun tetap bisa didapatkan.

Cara Menggunakan ChatGPT untuk Manajemen SDM, Begini Langkahnya

ChatGPT untuk Manajemen SDM – Setelah resmi diluncurkan pada bulan November 2022 lalu oleh pihak OpenAI, banyak pihak di seluruh dunia yang tertarik dan menaruh perhatian pada ChatGPT.

Sebagai salah satu jenis teknologi yang termasuk dalam kategori Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, ChatGPT dianggap membawa banyak manfaat dan menawarkan kemudahan selama proses pengoperasiannya.

Sebagian besar, ChatGPT digunakan oleh para pengguna di seluruh dunia untuk mendapatkan informasi. Selain informasi, ChatGPT juga menawarkan keunggulan lain seperti bisa digunakan untuk membuat konten, menjawab berbagai jenis pertanyaan dan berbagai tujuan menarik lainnya.

Tidak mau kalah dengan pengguna pribadi, banyak perusahaan yang juga mulai memanfaatkan keberadaan ChatGPT untuk mendukung kegiatan operasional bisnis termasuk manajemen SDM.

Lantas bagaimana cara menggunakan ChatGPT untuk manajemen SDM?

Cara Lengkap Menggunakan ChatGPT untuk Manajemen SDM

Kondisi pasca pandemi covid 19 bisa dianggap sebagai momentum yang sangat tepat untuk banyak perusahaan mulai merambah pemanfaatan teknologi. Tujuan utamanya, tidak lain dan tidak bukan untuk mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan.

Di sisi lain, dengan selalu update dan menggunakan teknologi, bisa dikatakan sebagai upaya perusahaan untuk beradaptasi pada perubahan zaman.

Keberadaan teknologi sangat tepat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menciptakan berbagai kemudahan bagi perusahaan untuk bisa mewujudkan tujuan dan target yang diinginkan. Dimana di dalamnya juga termasuk dalam proses manajemen SDM agar lebih efektif dan efisien.

Dalam hal ini, keberadaan teknologi ChatGPT mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam mengambil alih tugas sekaligus fungsi dari departemen SDM pada perusahaan.

Salah satu tugas yang bisa diambil alih adalah dalam menganalisis jabatan untuk menjelaskan tentang uraian pekerjaan. Terlebih untuk perusahaan yang memiliki jumlah karyawan ribuan atau bahkan ratusan ribu.

Berikut cara menggunakan ChatGPT untuk manajemen SDM:

1.Kunjungi Situs chat.openai.com

Pertama, Anda bisa langsung mengunjungi situs resmi dari chat.openai.com terlebih dahulu. Setelah berhasil mengunjungi situsnya, Anda bisa langsung melakukan registrasi pengguna terlebih dahulu. Caranya sangat mudah kok, siapkan alamat email atau bisa juga dengan menggunakan microsoft account.

2.Mulai Penggunaan ChatGPT untuk Manajemen SDM

Setelah Anda berhasil masuk, silahkan langsung mengetikkan apa saja sesuai kebutuhan. Mulai dari tanya jawab umum, berbagai bantuan penjualan dan pemesanan, konsultasi seputar kesehatan dan medis, dukungan psikologis dan lainnya.

3.Manfaatkan ChatGPT untuk Manajemen SDM

Sebagai contoh ChatGPT untuk manajemen SDM yang bisa Anda coba seperti uraian jabatan“HR Officer” dengan kata kunci “” make job description for HR Officer. Nantinya ChatGPT akan menampilkan hasil yang sangat rinci mulai dari Job Title, Job Overview, Key Responsibilities, Qualifications, Salary and Benefits hingga Working Conditions.

Dalam hal ini, perusahaan bisa hemat pengeluaran dari segi biaya uraian pekerjaan. Tata kelola SDM menjadi lebih efisien dan mudah berkat pemanfaatan teknologi ChatGPT dari OpenAI.

Bagaimana, mudah bukan pemakaian ChatGPT untuk manajemen SDM. Memang, untuk bisa memanfaatkan ChatGPT secara maksimal dibutuhkan keterampilan teknologi dan bahasa Inggris.

Cara Kerja ChatGPT Secara Umum

Berdasarkan penjelasan yang diberikan langsung oleh OpenAI, ChatGPT dirancang khusus dengan menerapkan model bahasa algoritma untuk mendapatkan tanggapan yang lebih natural.

Untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik, ChatGPT memanfaatkan beberapa teknik machine learning meliputi neural networks dan transfer learning.

1.ChatGPT Menggunakan Transfer Learning

Pada sistem transfer learning, ChatGPT memanfaatkan model bahasa yang sebelumnya memang sudah ada, sudah siap dan sudah terlatih. Model bahasa yang dimaksud seperti halnya GPT-3, dimana mempunyai kemampuan hingga miliaran parameter, telah dirancang untuk memahami banyak aturan, kemampuan bahasa yang lebih natural seperti kalimat yang terlontar dari manusia hingga terlatih untuk memanfaatkan korpus data dengan jumlah yang sangat besar.

2.Chat GPT Menggunakan Neural Networks

Neural Networks terinspirasi dari sistem kerja otak manusia dimana akan memberi hasil sesuai dengan rangsangan input yang dilakukan.

Pada saat para pengguna mengajukan pertanyaan melalui inputan ke ChatGPT, maka program akan segera menganalisis teks tersebut. Mulai dari memahami struktur bahasa yang digunakan hingga mencari pola – pola terlebih dahulu sebelum memberi tanggapan berupa teks yang relevan dengan konteks yang dimaksudkan.

Selama proses berlangsung, disinilah pemanfaatan neural networks dilakukan untuk membantu menghubungkan antara semua input dan juga output yang dianggap relevan serta mempunyai kecocokan.

Sebagai informasi tambahan, neural networks adalah suatu sistem pemrosesan data yang dibangun layaknya sistem kerja otak manusia. Dimana setiap data yang masuk akan melalui sejumlah proses terlebih dahulu, mulai dari diproses beberapa lapisan untuk dipelajari hingga mendapatkan struktur data yang tepat.

Setelah semua proses layer, analisis pola dan lainnya selesai, maka akan langsung menunjukkan hasil berupa output yang sesuai.

Tips Menggunakan ChatGPT untuk Manajemen SDM

Untuk memaksimalkan penggunaan teknologi ChatGPT untuk manajemen SDM, ada beberapa tips yang harus Anda pahami terlebih dahulu, apa saja?

1.Pertanyaan yang Diajukan Harus Spesifik dan Jelas

Untuk mendapatkan respons dari ChatGPT yang lebih relevan, usahakan untuk mengajukan pertanyaan yang sifatnya lebih spesifik dan jelas. Hindari menggunakan kalimat ambigu dan sangat umum diajukan. Hal ini akan membuat sistem ChatGPT menampilkan jawaban yang kurang sempurna atau bahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Seperti halnya manusia, kualitas jawaban yang dilontarkan, akan berbanding lurus dengan kualitas pertanyaan dan penggunaan tata bahasa yang digunakan.

2.Pastikan Bahasa yang Digunakan Harus Sopan dan Natural

Meskipun ChatGPT merupakan teknologi berbasis mesin pencarian, nyatanya ChatGPT dirancang khusus untuk memberikan jawaban yang natural dan tidak kaku layaknya mesin pada umumnya. Untuk itu, sangat disarankan kepada Anda semua selama memanfaatkan ChatGPT untuk manajemen SDM, pastikan sudah menggunakan tata bahasa yang baik, sopan dan senatural mungkin.

Selanjutnya, sebagai perbandingan, Anda juga bisa mencoba menggunakan kata – kata kasar atau tidak sopan. Pastinya hasil yang muncul akan sangat berbeda, penggunaan tata bahasa yang baik, sopan dan natural akan menghasilkan tanggapan berkualitas, relevan dan sesuai yang diharapkan

3.Manfaatkan Beberapa Metode Pertanyaan untuk Mendapatkan Hasil Maksimal

Seperti halnya manusia yang memiliki keterbatasan kemampuan, setiap chatbot dan salah satunya termasuk ChatGPT juga mempunyai keterbatasan. Khususnya keterbatasan dalam menghasilkan tanggapan maupun dalam pemahaman.

Untuk mendapatkan hasil tanggapan yang lebih baik dan berkualitas, tidak ada salahnya jika Anda melakukan pengujian melalui beberapa metode pertanyaan. Jangan lupa untuk memastikan jawaban benar – benar bisa dipertanggungjawabkan, silahkan cari referensi lain sebagai rujukan pendukungnya ya.

Nah itulah beberapa informasi seputar ChatGPT untuk manajemen SDM yang menawarkan banyak manfaat.

Kesimpulan

Manajemen SDM bisa berjalan lancar dan sukses berkat kualitas pihak pengelolanya. Salah satunya adalah kemampuan dalam hal beradaptasi dan mengikuti perubahan zaman seperti menggunakan ChatGPT untuk mendukung manajemen SDM. Dengan memahami pemanfaatan ChatGPT dengan baik, tentu akan menghasilkan kualitas kerja yang lebih optimal dalam upaya pengelolaan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan.