Standar UMP Indonesia atau Upah Minimum Provinsi

Standar UMP – Upah Minimum Provinsi (UMP) akan berbeda-beda di setiap provinsi. Masing-masing provinsi akan memilih standarnya masing-masing. UMP ini akan ditentukan oleh pemerintah kota atau daerah di seluruh provinsi. Jumlah UMP ini ditetapkan pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan sehingga akan menjadi ketetapan UMP yang tepat.

UMP yang ditetapkan ini dihitung berdasarkan pada bulan. Untuk pekerja harian akan dibayar upah minimun hariannya berdasarkan pada perhitungan dari UMP yang dibagi mejadi harian atau mingguan.

UMP ini dihitung berdasarkan jumlah jam kerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, yaitu selama 40 jam kerja per minggu. Ini ditetapkan berdasarkan UU No. 13 tahun 2013 Pasal 77 ayat 2 yang menjelaskan tentang jam kerja karyawan per harinya. Continue reading →

Dampak BPJS Bagi Kesejahteraan Karyawan Bagus atau Jelek

Dampak BPJS saat ini bukanlah sesuatu yang asing di telinga kita karena sudah banyak media yang pernah membahasnya. Kemunculan BPJS di tanah air memang diwarnai dengan berbagai reaksi, sehingga menjadi bahan berita yang menarik. Banyak yang pro dan kotra terhadap keberadaan BPJS. Lalu, apa pengaruhnya BPJS ini terhadap kesejahteraan pegawai?

Sebelum mengetahui dampkanya, mari kita mengenal apa itu BPJS terlebih dahulu. BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan suatu badan dibawah presiden yang bertugas menyelenggarakan program tentang jaminan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia. BPJS ini berupa badan hukum publik yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan publik.

BPJS memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap lapisan masyarakat tidak terlunta-lunta. Ini karena masyrakat yang memiliki BPJS telah terjamin sehingga tidak perlu risau jika jatuh sakit atau mengalami kecelakaan saat bekerja. Selain itu, para pekerja juga tidak perlu khawatir saat masa pensiun datang atau ketika meninggal dunia. Continue reading →

Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Jam Kerja yang Wajib Anda Pahami dan Jalankan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dapat mencakup banyak hal. Beberapa diantaranya yaitu membahas tentang jam kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, upah, pesangon, PHK, cuti, dan hal lainnya yang berhubungan dengan ketenagakerjaan di Indonesia dan luar negeri. Peraturan dari Menaketrans ini dibuat untuk mensejahterakan para pekerja dan menciptakan keteraturan.

Salah satu peraturan yang cukup penting adalah mengenai jam kerja. Seperti yang sudah umum berlaku, jam kerja merupakan waktu yang harus dilalui para pekerja untuk melakukan tugas-tugasnya sebelum akhirnya diizinkan untuk meninggalkan tempat bekerja.

Jam kerja ini diberlakukan suatu perusahaan agar para pekerja atau karyawan memiliki keteraturan dan disiplin terhadap waktu. Selama jam kerja ini biasanya karyawan tidak akan diizinkan untuk melakukan hal lain diluar tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai seorang karyawan.

Peraturan yang ditetapkan Menteri Tenaga Kerja mengenai jam kerja dimaksudkan agar setiap perusahaan yang ada di Indonesia dapat menetapkan jam kerja yang sesuai. Dalam artian, ada batas-batas tertentu dalam hal penetapan jam kerja. Peraturan jam kerja ini dibuat agar tidak ada penyelewengan yang memberlakukan jam kerja yang berlebihan dan tidak memperhatikan hak-hak pekerja. Continue reading →